whatwonderfullworld.com – Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan peningkatan kinerja logistik nasional sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu langkah kunci dalam pencapaian ini adalah melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), sebuah inisiatif untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antara berbagai instansi dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara “Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045” yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (14/09), mengungkapkan komitmennya terhadap pelaksanaan NLE. Ia menyatakan dukungannya terhadap target penerapan NLE yang akan diperluas ke 32 pelabuhan laut dan 6 bandara pada tahun 2023. Selain itu, Menteri Airlangga juga menginginkan agar koordinasi ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pejabat eselon 1 hingga level teknis, untuk memastikan pencapaian NLE ini dapat terus ditingkatkan.
Hasil evaluasi awal pelaksanaan NLE menunjukkan beberapa pencapaian positif, seperti implementasi Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengurangi waktu dan menghemat biaya. Dalam angka, efisiensi waktu mencapai 22,37%, sementara penghematan biaya mencapai 33,48%, setara dengan Rp191,32 miliar.
Kerja sama antara Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengungkapkan bahwa biaya logistik nasional Indonesia pada tahun 2022 mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penghitungan ini dilakukan untuk mengukur kemajuan dalam perbaikan sistem logistik nasional, yang merupakan salah satu faktor penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Menko Airlangga, perhitungan biaya logistik nasional ini akan menjadi panduan bagi Pemerintah dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok nasional, yang akan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Data ini juga akan digunakan sebagai acuan oleh pelaku usaha dan investor dalam menilai daya saing ekonomi Indonesia.
Lebih jauh, Menko Airlangga mendorong kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan logistik dan rantai pasok nasional. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak hanya terbatas pada integrasi sistem, tetapi juga melibatkan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami berharap agar sinergi, kolaborasi yang kuat, dan koordinasi yang efektif juga terjadi antar daerah, karena logistik memiliki dampak yang merata, termasuk dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, kami berharap alat ini akan membantu kami menjaga inflasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di masa depan,” kata Menko Airlangga.
Dalam konferensi pers yang sama, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah bertujuan untuk menggeser pusat gravitasi ekonomi dari fokus Pulau Jawa. Ia berharap bahwa penggunaan pelabuhan akan melibatkan lebih dari 50%, logistik di wilayah timur akan mengalami perkembangan, dan pertumbuhan ekonomi akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berimbang di seluruh daerah, mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, sesuai dengan RPJPN 2025-2045, dan logistik adalah kunci utamanya,” tambah Menko Airlangga.
Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, serta sejumlah perwakilan dari berbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah yang turut mendukung upaya peningkatan efisiensi logistik nasional.
