whatwonderfullworld.com – Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mencapai 5,3% dan diperkirakan akan terus meningkat pada kisaran 5,1% hingga 5,7% di tahun 2024. Tahun-tahun tersebut dianggap krusial karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, berbagai program transformasi ekonomi harus tetap dijalankan.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan produktivitas, terutama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, terutama dengan situasi ekonomi global yang tidak mendukung.
Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui APBN, APBD, maupun BUMN, haruslah produktif dan memberikan kontribusi dalam mencari sumber pendapatan seperti pajak, royalti, dan dividen. Presiden juga menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi akan menjadi faktor penentu bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) antara tahun 2030 hingga 2040.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diadakan di Jakarta pada hari Rabu (14/06), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran pengawasan dan memuji Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal pemerintah. Beliau menekankan bahwa pengawasan haruslah berfokus pada hasil yang dicapai, bukan hanya pada prosedur semata, agar penggunaan anggaran kementerian/lembaga dan BUMN menjadi lebih produktif.
Presiden Joko Widodo juga menyoroti perlunya pengawasan yang efektif dan transparan dalam implementasi program-program pemerintah. Ia sering kali melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan benar-benar sampai ke masyarakat, mengingat masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya.
Beliau meminta agar penguatan dan pengawasan internal tidak hanya menjadi asesoris, tetapi juga memastikan tidak ada data yang ditutup-tutupi. Jika terdapat kesalahan, Presiden menegaskan bahwa cara perbaikannya harus ditunjukkan secara jelas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga turut memberikan penjelasan bahwa pemerintah sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi yang sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Program ini melibatkan peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital, guna meningkatkan konektivitas. Pemerintah juga ingin memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2020 hingga 2030, sebagai peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (high-income country).
Dalam upaya mewujudkan strategi transformasi ekonomi tersebut, pemerintah juga melakukan perbaikan dalam aspek governansi sektor publik dan korporasi. Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) diberikan mandat untuk menyusun Pedoman Governansi bagi sektor publik dan korporasi, yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. APIP bukan hanya menjadi watchdog, tetapi lebih sebagai mitra strategis pemerintah.
Mereka memiliki fungsi dalam memberikan keyakinan yang memadai terhadap ketaatan dan efektivitas, memberikan masukan, serta memberikan peringatan dini terkait tindakan korupsi. Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju kondisi endemi.
Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BPKP, Ketua KPK, Direksi BUMN, perwakilan Pemerintah Daerah, serta APIP se-Indonesia hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 tersebut.
Menteri Airlangga Hartarto menyimpulkan dengan harapan agar sinergi dan kerja sama antara semua pihak dapat ditingkatkan guna mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan terus berkembang dan berhasil mencapai status negara berpendapatan tinggi serta keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dengan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pengawasan yang efektif, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya di panggung ekonomi global dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.
