whatwonderfullworld.com – Sungguh indah dan mengherankan tidak seperti lagu What wonderful world Neil Amstrong tentang kasih sayang pada anak anak. Nah ini dia ceritanya.
Mantan asisten rumah tangga (ART) penyanyi Nindy Ayunda, Lia Karyati, dituntut hukuman 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penganiayaan anak mantan majikannya.
Tuntutan 7 bulan terhadap terdakwa kasus dugaan penganiyaan anak itu dikritik Masyarakat Pemantau Tindak Kekerasan Anak-Anak Indonesia (MPTKAI) karena dinilai terlampau ringan.
“Kami melihat ada suatu dugaan keganjilan terhadap proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara ini,” kata Koordinator Masyarakat Pemantau Tindak Kekerasan Anak-Anak Indonesia, Andi Merrie Muhamadyah SH. MH kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
“Kita sangat miris sekali mendengar ART memiliki temperamen tinggi kepada anak, bukan memberikan suatu pelayanan terbaik dalam mengurus anak. Tidak bisa dengan cara kekerasaan kepada anak atau dalam bentuk apapun. Ada dugaan ART yang mengasuh anak Nindy Ayunda terganggu kejiwaannya sampai emosinya tinggi,” sambungnya.
Andi lantas membahas tentang Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Andi menyebut, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
“Contoh rasa sakit tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas, pelaku kekerasan/peganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014,” jelasnya.
Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, lanjutnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Sementara Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 351 ayat (4) KUHP hanya merumuskan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan atau merugikan kesehatan orang lain.
“Referensi hukum pidana yang lain memberi pengertian atas penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Andi, tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
“Di mana tuntutan Jaksa yang menuntut ART tersebut tidak sesuai dalam UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 80 ayat 5,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan Masyarakat Pemantau Tindak Kekerasan Anak-Anak Indonesia menduga ada intervensi pihak lain dalam kasus ini untuk mengurangi masa tahanan mantan ART itu.
Karenanya, MPTKAI meminta Komisi Yudisial (KY) segera turun memantau proses sidang perkara pidana mantan ART Nindy Ayunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Meminta Ketua Majelis Hakim dan beberapa anggota majelis hakim untuk mengikuti UU No.23 Tahun 2022 yang di mana sesuai sangsi hukum yang sudah berlaku di negara Indonesia,” tutur Andi.
Masyarakat Pemantau Tindak Kekerasan Anak Anak Indonesia, tambah Andi, menyatakan bahwa proses hukum itu harus seperti \’Ratu keadilan yang memegang Timbangan dan Pedang\’.
“Di mana keadilan itu harus dapat seadil-adilnya dalam proses keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” bebernya.
“Dalam hal ini juga kami meminta agar Jaksa Agung turun tangan untuk melakukan revisi tuntutan terhadap Lia Karyati yang terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan kepada anak Nindy ayunda yang jadi korban kekerasan,” pungkas Andia.
