whatwonderfullworld.com – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan atas kritik politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla atau JK, terkait lambannya Golkar menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa. Airlangga menyatakan bahwa kerja sama antar partai selalu diperlukan dalam politik.
“Kerja sama selalu diperlukan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023)
Airlangga menjelaskan bahwa Partai Golkar membutuhkan kerja sama dengan partai lain untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat ini, Golkar memiliki total 85 kursi di parlemen, setara dengan 14,78 persen. Namun, untuk mencalonkan presiden dalam Pilpres 2024, partai harus memiliki minimal 20 persen kursi di parlemen.
“Karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya, JK menolak adanya isu musyawarah luar biasa (munaslub) yang bertujuan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto. Meskipun menolak, JK tetap mengkritik Golkar karena dianggap lambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung pada penguasa.
“Sangat tidak setuju (isu munaslub). Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar,” kata JK usai menghadiri acara ‘Seminar Anak Muda untuk Politik’, Gedung DPR RI, Senayan.
Meskipun menolak adanya evaluasi kepemimpinan Partai Golkar, JK menyatakan bahwa Golkar agak telat dalam menentukan koalisi karena terlalu bergantung pada penguasa.
“Ya mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar JK.
Selain itu, JK juga menyinggung bahwa tidak hanya Golkar yang tidak mandiri dalam menentukan sikap jelang Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa seluruh partai mengalami hal serupa, dan hal ini bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini,” pungkasnya.
Tanggapan Airlangga ini menyoroti pentingnya kerja sama antar partai dalam upaya mencapai kesepakatan koalisi yang kuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun, kritik dari JK mengenai kemandirian partai dalam menentukan sikap juga menjadi perhatian untuk meningkatkan proses demokrasi di tanah air.
