whatwonderfullworld.com – Pada Jumat (21/07), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan ketiga dari Champion Group of the GCRG (Global Crisis Response Group) mengenai Food, Energy, and Finance.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan dihadiri oleh para pemimpin GCRG dari berbagai negara.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas konsensus global dalam menghadapi dampak krisis yang terkait dengan keuangan, pangan dan pupuk, serta energi, terutama di negara-negara yang rentan terdampak.
Salah satu sorotan penting adalah strategi mengatasi kerentanan utang dan respons global yang terintegrasi untuk mengatasi ketahanan pangan, transisi energi, dan keuangan, dengan fokus pada pengurangan utang.
Sekjen PBB, António Guterres, dalam pidatonya menggarisbawahi bahwa hampir separuh penduduk dunia tinggal di negara-negara yang mengalami bencana pembangunan akibat krisis utang, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Airlangga juga membagikan pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan dalam forum multilateral. Selama Presidensi G20, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan upaya global dalam mengatasi kerawanan pangan. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia juga mendorong bantuan internasional yang lebih lanjut untuk negara-negara berkembang yang rentan.
“Selama Presidensi G20, Indonesia memastikan komitmen anggota G20 untuk melipatgandakan upaya global dalam mengatasi kerawanan pangan. Pada tingkat regional, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, dan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang termasuk tercepat di dunia, Indonesia mendorong bantuan internasional lebih lanjut, yang berfokus pada negara-negara berkembang yang rentan, dan menyambut baik keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Menko Airlangga.
Indonesia berharap ada lebih banyak dukungan internasional dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan terhadap tantangan masa depan di sektor keuangan, energi, dan pangan.
Laporan PBB menunjukkan bahwa Least Developed Countries (LDCs) menghadapi tingkat pinjaman delapan kali lebih tinggi daripada Negara Maju, yang menghambat kemampuan LDCs untuk mendanai investasi penting dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen setiap negara dalam Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Hutang di luar DSSI (Debt Service Suspension Initiative). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Kemenko Perekonomian.
