whatwonderfullworld.com – Mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) telah mengadakan Konferensi Tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) pada tanggal 26-27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia dan berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra IPEF lainnya. Tujuan dari pertemuan bilateral ini adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan membahas isu-isu penting dalam kerangka IPEF.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa IPEF adalah respons terhadap kondisi saat ini di mana semua negara harus bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan di kawasan Indo-Pasifik.
Pertemuan Tingkat Menteri IPEF berhasil menyelesaikan berbagai isu penting dan strategis, termasuk isu rantai pasok, fasilitasi perdagangan, transisi energi, dan mineral kritis. Sebagai bentuk kerjasama baru, IPEF juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi bersih untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Ambassador Katherine Tai dari United States Trade of Representatives dan Gina M. Raimondo dari U.S. Secretary of Commerce menghadiri dan memimpin pertemuan IPEF tersebut. Mereka mengapresiasi peran Menko Airlangga dalam penyelesaian berbagai pilar IPEF dan juga mendukung usulan Menko Airlangga mengenai mineral kritis dalam pilar I IPEF.
Menko Airlangga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk berpartisipasi dalam pembahasan mineral kritis sebagai salah satu prioritas dalam pilar I IPEF.
Setelah berakhirnya Konferensi Tingkat Menteri IPEF, Menko Airlangga melanjutkan agenda kerjanya dengan menyelenggarakan misi bersama di Uni Eropa dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Sri Fadillah Yusof. Misi ini bertujuan untuk menyuarakan keprihatinan kedua negara terhadap kebijakan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dianggap diskriminatif dan berdampak negatif pada akses pasar beberapa komoditas, terutama kelapa sawit.
Menko Airlangga akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk komisioner dan Parlemen Uni Eropa, serta pihak swasta, organisasi internasional, dan NGO di Eropa. Mereka akan membahas permasalahan terkait kelapa sawit Indonesia dan mencari langkah-langkah agar ketentuan EUDR tersebut tidak memberikan dampak negatif terutama kepada petani kecil dan komoditas lainnya yang terdampak oleh regulasi tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa EUDR memberatkan petani kecil karena mereka harus mematuhi prosedur administratif sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut. Oleh karena itu, dalam agenda kerja selama dua hari di Brussels, Menko Airlangga dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Fadillah akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa, termasuk High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell-Fontelles, Commissioner for the Environment, Oceans, and Fisheries Virginijus Sinkevičius, Executive Vice President (EVP) European Green Deal and Commissioner for Climate Action Policy Frans Timmermans, Vice President of the European Parliament MEP Heidi Hautala, Chair of International Trade/INTA Committee MEP Bernd Lange, serta perwakilan dari LSM dan aliansi Eropa serta pengusaha industri kelapa sawit Uni Eropa.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil agar regulasi tersebut tidak memberikan beban dan dampak negatif terutama bagi para petani kecil yang menghasilkan kelapa sawit dan komoditas lainnya. Menko Airlangga ingin menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam penyelesaian isu ini.
Misi bersama ini juga bertujuan untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia dan Malaysia terhadap dampak diskriminatif EUDR terhadap pasar kelapa sawit. Kedua negara ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat akses pasar dan mencari solusi yang adil bagi para pelaku industri kelapa sawit.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, Menko Airlangga berharap agar Uni Eropa dapat mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dan bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Mengingat pentingnya komoditas kelapa sawit bagi Indonesia, Menko Airlangga berkomitmen untuk melindungi kepentingan petani kecil dan memastikan bahwa kelapa sawit diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dengan adanya misi bersama ini, Indonesia dan Malaysia berharap dapat membangun pemahaman yang lebih baik dengan Uni Eropa dan mencari solusi yang komprehensif untuk isu yang sedang dihadapi oleh industri kelapa sawit.
