whatwonderfullworld.com – Upaya memperluas tingkat keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran UMKM, menjadi fokus utama Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Apabila sistem keuangan sudah semakin inklusif, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, sebab akan lebih mudah memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), termasuk untuk penyaluran bantuan sosial berbentuk uang tunai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendiskusikan perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dalam pertemuannya dengan Her Majesty Queen Maxima dari Kerajaan Belanda, dalam salah satu rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/05) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa keuangan inklusif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem keuangan yang sehat, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi untuk mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). “Peraturan ini memberikan arah kebijakan inklusi keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal yang lebih luas, dan juga menetapkan target inklusi keuangan (berdasarkan penggunaan) menjadi 90% pada 2024”, ungkap Menko Airlangga.
Tujuan implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, yaitu menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan stabil, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Keuangan inklusif tentunya menjadi hal penting dalam mendukung kemajuan UMKM dari sisi pengaturan keuangan maupun sistem pembayarannya. Perkembangan UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kontribusi yang mencapai kisaran 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Tetapi yang disayangkan adalah UMKM masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
“Digitalisasi tentunya harus diupayakan untuk membantu branding dan pemasaran UMKM, serta mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan UMKM dengan memanfaatkan platform pembayaran digital,” ucap Menko Airlangga.
Selain itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan diperlukan konektivitas yang lebih kuat dari sisi teknologi komunikasi, juga penguatan regulasi dan keterhubungan berbagai sistem pembayaran.
Kepada Her Majesty Queen Maxima, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia melanjutkan kemajuan inklusi keuangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
“Saya percaya ada pencapaian dan pembelajaran dari perjalanan Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan. Melalui inklusi keuangan, kami ingin juga meningkatkan keterlibatan sektor informal serta membentuk rantai pasok pertanian yang lebih kuat,” jelas Menko Airlangga.
Selanjutnya, Her Majesty Queen Maxima juga menanyakan perkembangan kondisi inflasi di Indonesia dan langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga pangan, serta dampak inflasi terhadap UMKM. Her Majesty Queen Maxima sekaligus menggarisbawahi pentingnya digitalisasi UMKM untuk mendorong produktivitas.
Pada kesempatan tersebut, Her Majesty Queen Maxima menyampaikan akan mendorong peran Belanda dalam G20 untuk membawa forum G20 semakin mendunia, serta aspirasi dalam menjalin kerja sama yang lebih kuat lagi dengan Indonesia. Lebih lanjut, Her Majesty Queen Maxima akan menugaskan tim dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk membahas teknis kerjasamanya.
Pada sesi akhir pertemuan, Her Majesty Queen Maxima juga memberikan pandangan untuk penggunaan biometrik dalam pengenalan identitas yang akan memperkuat upaya digitalisasi serta berharap agar hasil kongkret digitalisasi UMKM di Indonesia dapat dibawa pada level Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang.